Manyala.co – Isu kenaikan gaji anggota DPR kembali menjadi polemik publik. Wacana tersebut menuai pro dan kontra, salah satunya datang dari Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang memberikan pandangannya secara tegas dan blak-blakan.
Menurut Ahok, dirinya tidak mempermasalahkan jika para wakil rakyat mendapatkan gaji besar, bahkan hingga mencapai Rp 1 miliar per bulan. Namun, ia memberikan catatan keras bahwa hal itu harus dibarengi dengan keterbukaan anggaran serta kinerja yang benar-benar profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kalau anggota dewan mau gaji Rp 1 miliar sebulan, saya setuju saja. Tetapi kamu buka semua anggaran, kementerian juga buka semua anggaran, biar rakyat tahu setiap rupiah pajak kita dipakai untuk apa,” ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Sorotan soal Transparansi dan Tugas DPR
Ahok menilai masalah utama bukan terletak pada nominal gaji, melainkan pada sikap anggota DPR yang enggan membuka detail anggaran serta penggunaan uang negara. Ia menekankan bahwa jika gaji besar diberikan, seharusnya diiringi dengan profesionalisme yang sesuai.
“Sekarang kan masalahnya, kalian enggak mau buka. Orang mau digaji besar, wajar asal kerja profesional. Tugas utama anggota DPR itu kan mengawasi anggaran pajak rakyat. Kalau dibayar mahal tapi tidak membuka laporan keuangan negara, lalu bagaimana rakyat bisa percaya?” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia menambahkan, tanpa transparansi, masyarakat sulit menilai apakah DPR benar-benar menjalankan fungsi pengawasan atau tidak. “Kamu tahu enggak pemerintah pakai duit berapa? Kalau enggak tahu, berarti enggak jalan dong tugasnya,” ujarnya lagi dengan nada keras.
Perdebatan Publik dan Realitas Gaji Dewan
Sementara itu, isu kenaikan gaji DPR sendiri sudah berlangsung lama. Sejumlah anggota dewan mencoba meluruskan anggapan publik yang menilai mereka menerima penghasilan sangat tinggi. Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir, menyebut total take home pay yang ia terima tidak sebesar yang dibicarakan di media sosial.
“Orang bilang gaji DPR Rp 100 juta lebih. Faktanya, yang saya terima hanya Rp 69 juta sampai Rp 70 juta per bulan. Itu pun sudah termasuk tunjangan. Jadi bukan seperti yang beredar,” jelas Adies.
Ia juga mengingatkan bahwa selama lebih dari 15 hingga 20 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah mengalami kenaikan signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut justru membuat banyak anggota DPR mencoba memaksimalkan apa yang ada untuk tetap menjalankan tugas.
“Walaupun gaji tidak naik-naik, apalagi di situasi sekarang yang serba efisiensi, teman-teman di DPR berusaha tetap bekerja sebaik mungkin,” tambahnya.
Catatan Publik: Profesionalisme vs Kenaikan Gaji
Polemik mengenai gaji anggota DPR akhirnya bermuara pada dua hal utama. Pertama, tuntutan masyarakat akan transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi legislasi serta pengawasan. Kedua, pembahasan mengenai apakah pantas gaji dinaikkan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Ahok, dengan gaya khasnya yang blak-blakan, menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa gaji tinggi bukanlah masalah asalkan diiringi dengan keterbukaan dan tanggung jawab penuh. “Kalau mau naik, silakan saja. Tapi jangan lupa, buka semua anggaran, biar jelas pajak rakyat itu ke mana saja dipakai,” pungkasnya.
