Manyala.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan komitmen untuk memperkuat sinergi bersama Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Satgassus ini dibentuk untuk mendampingi berbagai kementerian dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor strategis.
Dalam konferensi pers “APBN Kita” edisi Juni 2025, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang dan berdiskusi langsung dengan seluruh anggota Satgassus di kantor Kemenkeu. Satu-satunya anggota yang absen dalam pertemuan tersebut adalah Novel Baswedan, yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Satgassus.
“Diskusi sudah kami lakukan bersama tim lengkap Satgassus, kecuali Pak Novel. Kami membahas bagaimana pengamanan penerimaan negara bisa dijalankan secara sinergis, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan,” ujar Bimo.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Satgassus tersebut. Menurutnya, keberadaan Satgassus sejalan dengan semangat menjaga keberlangsungan APBN yang sehat dan kuat.
“APBN kita yang sehat harus ditopang oleh penerimaan negara yang kuat. Maka dari itu, inisiatif dari Kepolisian Republik Indonesia ini patut diapresiasi dan didukung penuh,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah terlibat sejak awal pembentukan Satgassus tersebut. Ia menjadi salah satu tokoh yang diundang dalam peluncuran awal Satgassus oleh Polri beberapa tahun lalu. Kini, penguatan struktur dan fungsinya menjadi krusial untuk mendukung kinerja fiskal nasional.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin oleh Herry Muryanto, dengan susunan anggota yang sebagian besar merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka telah memiliki pengalaman dalam menangani kasus korupsi dan memahami tata kelola pemerintahan. Selain Novel Baswedan, nama lain seperti Yudi Purnomo Harahap dan Hotman Tambunan juga aktif dalam Satgassus ini.
Selama enam bulan terakhir, Satgassus telah menjalin koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian ESDM. Mereka juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan, salah satunya ke Pelabuhan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, dan Pelabuhan Benoa, Bali.
Dalam inspeksi di sektor perikanan, ditemukan adanya sejumlah permasalahan yang berdampak langsung pada penerimaan negara, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yudi Purnomo mengungkapkan bahwa masih banyak kapal penangkap ikan—baik di bawah maupun di atas 30 GT—yang belum memiliki izin resmi untuk menangkap ikan di atas 12 mil laut.
“Karena kapal-kapal tersebut belum memiliki izin, hasil tangkapannya tidak dapat dikenakan pungutan PNBP. Ini sangat merugikan negara. Beberapa dari mereka memang sudah mengajukan izin, tapi prosesnya masih terkendala dan cukup memakan waktu,” jelas Yudi.
Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Satgassus mendampingi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, untuk memetakan akar persoalan dan menyusun solusi bersama. Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, Hotman Tambunan, telah memetakan sejumlah strategi agar potensi PNBP di sektor ini bisa lebih optimal.
Langkah konkret yang diambil Satgassus ini sejalan dengan arahan Presiden dan harapan publik agar setiap potensi penerimaan negara dimaksimalkan. Kolaborasi antara Satgassus dan Kemenkeu pun menjadi harapan baru dalam memperkuat pengawasan sekaligus mendongkrak kinerja fiskal nasional secara menyeluruh.
