Manyala.co- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, membantah isu yang menyebut dirinya mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Hasan menegaskan bahwa dirinya masih menjalankan tugas dan berkantor seperti biasa.
“Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).
Hasan bahkan baru saja menandatangani kerja sama dengan Kantor Komunikasi Perdana Menteri Australia. Dalam kerja sama tersebut, lima anggota tim PCO akan dikirim untuk belajar langsung ke Australia.
“Kami akan kirim 5 orang buat belajar, biayanya full dari pemerintah Australia. Kita dapat dukungan penuh untuk belajar ke kantor komunikasi di Prime Minister Office Australia,” jelasnya.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, turut membantah kabar pengunduran diri tersebut. Ia menyebut baru saja menghadiri rapat bersama Hasan.
“Wah, isu dari mana, ini masih ngantor seperti biasa, baru aja selesai rapat bareng-bareng,” ujar Teddy.
Di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pasca Lebaran, perhatian publik memang tengah tertuju pada sejumlah pejabat dan menteri yang dinilai belum memenuhi harapan. Presiden Prabowo Subianto disebut sedang mengevaluasi kinerja kabinetnya.
Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyarankan agar Presiden menggunakan hasil survei opini publik sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi.
“Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden,” ujar Guntur (4/4/2025).
Salah satu kritik yang dilontarkan Guntur adalah terkait pernyataan Hasan Nasbi mengenai insiden teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ia menilai Hasan tidak menunjukkan empati terhadap kebebasan pers.
“Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers,” tegasnya.
Guntur juga mengkritik menteri-menteri ekonomi, terutama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang merangkap jabatan sebagai CEO Danantara.
“Pemain bola sekaligus jadi wasit,” sindir Guntur, menilai kondisi itu menimbulkan kebingungan publik.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa reshuffle tetap menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia memastikan PDI Perjuangan tidak akan bergabung dalam pemerintahan.
