Manyala.co – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjukkan ketegasannya dalam menertibkan anggaran daerah dengan mencoret sejumlah rencana pengeluaran yang dinilai tidak logis. Salah satu yang paling disorot adalah rencana pembelian tusuk gigi senilai Rp 100 juta, serta alokasi dana hampir Rp 49 juta hanya untuk 15 buah kue tar.
Langkah efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta seluruh kepala daerah agar lebih selektif dalam menggunakan anggaran, serta mengutamakan belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. “Gubernur Bobby sangat tegas terhadap penggunaan APBD. Semua pengeluaran yang tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat akan dialihkan ke program yang produktif,” ungkap Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Porman Mahulae, Minggu (4/5/2025).
Menurut Porman, penertiban anggaran ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov Sumut untuk menjalankan kebijakan fiskal yang efisien dan bertanggung jawab. Bobby disebut telah menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak sembarangan dalam menyusun pengeluaran. “Beliau minta OPD jangan main-main dengan anggaran. Harus fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” tegasnya.
Salah satu pengeluaran mencurigakan yang ditemukan berasal dari Badan Penghubung Pemprov Sumut, yang tercatat menganggarkan Rp 48.750.000 untuk pembelian 15 kue tar berukuran 60 x 40 cm. Berdasarkan data situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan ini diumumkan pada 21 Januari 2025 dengan metode langsung dan bersumber dari APBD.
Seluruh anggaran yang dinilai tidak efisien tersebut kini dialihkan untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebuah paket kebijakan prioritas Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Bobby. Program ini mencakup sejumlah inisiatif unggulan seperti Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP), layanan publik berbasis digital bernama CERDAS (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif), pembangunan Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), hingga program PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).
Langkah ini juga menjadi bukti bahwa Bobby serius mengawal tata kelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Ia bahkan menyebut bahwa masih banyak pos anggaran aneh lainnya yang kini tengah ditinjau ulang oleh timnya.
Dengan kebijakan tegas tersebut, Pemprov Sumut berharap dapat mengarahkan anggaran daerah secara maksimal untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
