Manyala.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, menyusul kekosongan jabatan setelah pengunduran diri salah satu pejabat bank sentral. (9/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, ketika dimintai tanggapan mengenai nama Thomas yang diusulkan pemerintah sebagai salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Thomas saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan dan diketahui merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menilai pengalaman Thomas di bidang fiskal menjadi modal penting apabila yang bersangkutan dipercaya masuk ke otoritas moneter. Menurut dia, perpindahan dari pengelolaan fiskal ke moneter dapat memperluas perspektif kebijakan ekonomi secara menyeluruh.
“Sudah di fiskal sekarang, kalau masuk ke moneter kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas nantinya dapat diisi oleh pejabat lain, termasuk Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang baru-baru ini mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Hingga kini, alasan pengunduran diri Juda belum disampaikan secara resmi kepada publik.
Purbaya menepis anggapan bahwa pertukaran posisi antara pejabat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berpotensi mengganggu independensi bank sentral. Menurutnya, independensi BI hanya akan terpengaruh apabila terdapat intervensi langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter.
“Itu satu exchange, pertukaran yang saya pikir seimbang. Enggak ada yang aneh,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa independensi BI tidak terkait dengan latar belakang pejabat, melainkan pada proses pengambilan keputusan yang bebas dari tekanan pemerintah.
Isu pencalonan Thomas Djiwandono mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengirimkan sejumlah nama kandidat Deputi Gubernur BI kepada DPR RI. Salah satu nama yang diusulkan adalah Thomas.
“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Prasetyo menjelaskan bahwa proses pencalonan Deputi Gubernur BI bermula dari surat pengunduran diri salah satu pejabat bank sentral. Pemerintah kemudian mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Posisi Deputi Gubernur BI menjadi sorotan publik karena berkaitan langsung dengan stabilitas moneter, pengendalian inflasi, serta kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia secara hukum memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya, meskipun koordinasi dengan pemerintah tetap dilakukan dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional.
Hingga Senin malam, DPR RI belum memberikan keterangan resmi mengenai jadwal uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI. Pemerintah juga belum menyampaikan apakah akan mengajukan lebih dari satu nama kandidat dalam proses seleksi tersebut.
